Pemerintah Edarkan Surat Panduan Kegiatan Agama di Rumah Ibadah

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19 di masa pandemi. Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan, penerbitan surat edaran merupakan respon atas kerinduan umat beragama dalam melaksanakan kegiatan ibadah berjemaah/kolektif dengan tetap menaati protokol kesehatan. (Foto: Humas Kemenag) "Rumah ibadah harus menjadi contoh pencegahan Covid-19," kata Razi dalam telekonferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu (30/5/2020). Razi menjelaskan surat edaran itu mencakup peraturan kegiatan keagamaan intin dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. “Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif,” tegas Razi. Razi menggarisbawahi, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/RT, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. "Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19," kata Razi. Untuk mendapatkan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19, kata Razi, pengurus rumah ibadah dapat mengajukan permohonan surat keterangan secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya. Adapun rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, pengurus dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.